Pencemaran PG Gempolkrep Diungkap Peneliti Belanda

Gresik | Penanganan masalah dan konflik lingkungan hidup di Indonesia dinilai masih tidak tegas. Kondisi itu diperkuat dengan masih banyaknya masyarakat yang jadi korban dari lemahnya kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup yang sudah ada. Untuk itu perlu segera ada … Baca lebih lanjut

Kementrian Lingkungan Kuatkan Advokasi Sungai Brantas

Gresik | Untuk meningkatkan kapasitas dan jejaring organisasi masyarakat dalam mennyelamatkan Sungai Brantas. Kementrian Lingkungan Hidup menggelar Training Advokasi Paralegal Lingkungan Kali Surabaya, Kamis (28/08/2014) sampai Sabtu (30/08/2014) mendatang, di Desa Wringinanom, Gresik, Jawa Timur. Kegiatan yang digelar di Wisma … Baca lebih lanjut

Normalisasi Kali Surabaya Tiada Henti

Surabaya | Untuk terus melakukan upaya perbaikan dan pengendalian ekosistem di sepanjang Kali Surabaya, puluhan aktifis lingkungan hidup, tebar benih ikan asli Kali Surabaya. Aksi ini merupakan tahapan kedua yang digelar para aktifis lingkungan hidup di Jawa Timur, sesudah minggu lalu (08/07/2012) mereka menggelar aksi serupa di Sungai Kalimas, tepat di belakang Gedung Negara Grahadi.

“Aksi kita ini tiada henti, sampai kondisi Kali Surabaya benar-benar bersih dan bebas dari pencemaran limbah industri dan rumah tangga atau domestik,” kata Prigi Arisandi Direktur Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah – Ecoton, di sela penebaran benih ikan, di Kawasan Wringin Anom, Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/07/2012).

Dalam aksi kedua itu, para aktifis lingkungan diantaranya dari Komunitas Nol Sampah, Ecoton dan Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan – KJPL Indonesia, menebar benih ikan rengkik, jendil, keting, belut juga bader asli Kali Surabaya, sepanjang dua kilometer dari hulu ke hilir di Kawasan Wringinanom, Gresik.

“Kita sengaja memilih jenis ikan itu, karena sangat signifikan untuk pemulihan ekosistem Kali Surabaya yang tercemar limbah Pabrik Gula Gempolkrep, Tjiwi Kimia dan Aluaksara Pratama – Produsen Tepung Beras “Rose Brand” pada 25-29 Mei 2012 lalu,” kata Teguh Ardi Srianto Ketua KJPL Indonesia.

Dijelaskan Teguh, kegiatan yang sama akan dilakukan lagi, Minggu (15/07/2012), dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, diantaranya mahasiswa, pelajar dan komunitas lainnya yang peduli dengan kondisi Kali Surabaya, yang merupakan sungai utama di Jawa Timur.

“Untuk minggu (15/07/2012), kita juga akan menebar benih ikan jenis yang sama, dengan jumlah sekitar sepuluh ribu ekor, terbagi dalam beberapa jenis ikan,” tukas Teguh Ardi Srianto yang juga jurnalis di Radio Suara Surabaya. [KJPL]

JATAM Dukung Judicial Review UU Migas

Jakarta | Terkait rencana uji materi atau judicial review Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang digagas para tokoh dan organisasi nasional ke Mahkamah Konstitusi, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendukung rencana tersebut.

Menurut Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Hendrik Siregar di Jakarta, Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas kalau dicermati memang lebih mengarah kepada Liberalisasi sektor hilir yaitu sektor migas.

“Saya sangat mendukung rencana yang digagas oleh para tokoh intelektual seperti Prof Sri Edi Swasono, Din Syamsuddin, KH Hasyim Muzadi, Egi Sudjana dan lain-lain untuk melakukan uji materi ke MK atas undang-undang Migas ini,” jelas Hendrik.

Selanjutnya Hendrik mengatakan, para pelaku bisnis di sektor migas umumnya berasal dari luar negeri seperti Total (Perancis), British Petrolium (Inggris), Shell (Belanda) dan Exxon (Amerika Serikat) mendapat banyak sekali keuntungan dari UU ini dalam menjalankan bisnisnya.

Dikatakan Hendrik, contohnya ketika Exxon sudah habis masa kontraknya di Natuna pemerintah tidak segera mengambil alih blok Exxon yang kemudian diserahkan pengelolaannya kepada negara. Hal itu menurutnya, akibat dari UU No. 22/2001 tentang Migas yang tidak ada kepastian setelah habis masa kontrak.

“Kalau saya melihat yang paling dirugikan akibat UU ini adalah Pertamina, seharusnya Pertamina sebagai regulator sektor migas di Indonesia harus diberikan porsi lebih ketimbang hanya menjual blok-blok migas siap jual dan distribusi nasional tapi Pertamina juga harus banyak melakukan peran eksplorasi yang saat ini dipegang oleh perusahaan asing tersebut. Atau bahasa mudahnya Pertamina dikerdilkan oleh UU ini,” ucap Hendrik. [Komhukum | KJPL]

Tools Monitoring Pelaksanaan REDD+ Belum Jelas

Bogor | Belum jelasnya indikator penilai untuk pemantauan pelaksanaan Program Pemantauan REDD+, membingungkan pemantau independen REDD+.

Ini terungkap dalam Workshop Pemantauan Independen Program REDD Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di Bogor, yang digelar mulai Kamis (29/03/2012) sampai Sabtu (31/03/2012) mendatang.

Beberapa peserta Workshop dari daerah-daerah, masih bingung dengan kepastian indikator, untuk mendasari proses penilaian sebuah program REDD+ berjalan dengan baik atau tidak. “Kalau tidak sesuai target, itu indikatornya apa, dan kalau sesuai terget, indikatornya juga apa,” kata Prigi Arisandi Dewan Pembina KJPL Indonesia yang juga Direktur Ecoton,  dalam agenda itu.

Sementara Mardi Minangsari dari Multistakeholder Forestry Program (MFP) mengatakan, untuk indikasi penilaian program REDD+ berhasil, perlu diperhatikan beberapa kunci pokok, diantaranya soal transparansi informasi, partisipasi masyarakat lokal atau adat, Kebebasan dan Akuntabilitas.

“Indikator itu,harus dapat kesepakatan dari semua pihak, tidak bisa kalau hanya dari Kementrian Kehutanan, tanpa melibatkan masyarakat dan LSM atau Lembaga Pengkaji dan Peneliti Kehutanan,” kata Minang.

Di sisi lain, sampai sekarang masih banyak celah hukum, dalam UU yang ada, untuk mendasari diberlakukannya sebuah penilaian program pelaksanaan REDD+. Ini dikatakan Giorgio atau Jojo dari Indonesian Centre Environmental Law (ICEL), yang juga jadi satu diantara pemateri dalam workshop.

“Masih banyak celah dalam undang-undang kita, untuk itu masih perlu penyempurnaan, sebelum monitoring program REDD+, benar-benar dijalankan, di 2013 mendatang,” ujar Jojo. [KJPL]

Penegakan Hukum Lingkungan Global Dimulai

UN | Program Lingkungan PBB (UNEP) meluncurkan inisatif baru guna menegakkan aturan hukum lingkungan bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Langkah ini juga bertujuan untuk membantu transisi menuju ekonomi hijau, ekonomi rendah karbon yang efisien dalam menggunakan sumber daya alam.

Kongres Dunia untuk Hukum, Keadilan dan Tata Kelola Lingkungan yang Lestari (World Congress on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability) ini diluncurkan di New York, kemarin (Senin, 26/3). Peluncuran ini dilakukan tiga bulan menjelang Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Brasil atau Rio+20.

Lembaga ini akan berupaya mengatasi hambatan penerapan kebijakan lingkungan multilateral (multilateral environmental agreements/ MEA), seperti Konvensi Keanekaragaman Biologi dan Konvensi Basel yang mengatur limbah berbahaya.

Selama ini, sejumlah kebijakan multilateral telah berhasil mengatasi masalah lingkungan, seperti Protokol Montreal yang bertujuan melindungi lapisan ozon. Protokol ini berhasil mengurangi konsumsi bahan perusak ozon hingga 98%.

Namun di luar keberhasilan itu, menurut Amina Mohamed, Wakil Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB, masih banyak kebijakan lingkungan yang belum disepakati dan diterapkan secara global sejak Konferensi Stockholm pada 1972 dan Earth Summit pada 1992.

“Kongres Dunia akan berusaha mengatasi masalah yang menghambat penerapan aturan hukum ini dan memromosikan transisi menuju pertumbuhan ekonomi rendah karbon, yang efisien dalam penggunaan sumber daya alam dan berkeadilan sosial” tutur Amina.

Pemerintah Brasil bersama beberapa organisasi internasional seperti Bank Dunia, International Union for the Conservation of Nature (IUCN) dan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) akan mendukung inisiatif dari UNEP ini.

Kongres Dunia akan membahas tiga isu penting:

1. Masa Depan Hukum Lingkungan, termasuk perannya dalam menciptakan ekonomi hijau.
2. Upaya menciptakan pendekatan baru dalam menerjemahkan Keadilan Sosial dan Kelestarian Lingkungan
3. Upaya meningkatkan efektifitas Tata Kelola Lingkungan (Environmental Governance) dalam skala nasional, regional dan global. [KJPL]

Tayangan Televisi Dinilai Langgar Etika Konservasi Satwa

Jakarta | Pro Fauna Indonesia menyerukan penghentian tayangan-tayangan TV yang cenderung mengekploitasi satwa dan melanggar kaidah kaidah animal welfare dan konservasi satwa.

Adapun tayangan televisi yang dianggap mengeksploitasi satwa menurut ProFauna, yaitu tayangan didalamnya ada unsur tindakan kekerasan atau kekejaman terhadap satwa atau tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah animal welfare (kesejahteraan satwa) dan melanggar UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Unsur lainnya yang dianggap bentuk eksploitasi satwa adalah tayangan yang ada adegan pembunuhan satwa liar dan adanya rekayasa dalam tayangan tersebut.

Profauna menempatkan program Petualangan Panji dan Steve Ewon Sang pemburu sebagai tayangan yang paling ekploitatif. Kedua program tersebut ditayangkan di Global TV. ProFauna menilai program Petualangan Panji dan Steve Ewon itu telah melanggar kaidah animal welfare, karena bisa mengakibatkan satwa menjadi stress dan menderita. Apalagi dalam beberapa tayangan ditampilkan tentang penangkapan satwa liar termasuk jenis yang dilindungi. Sementara menurut UU nomor 5 tahun 1990, setiap orang dilarang menangkap, membunuh, membeli atau memelihara satwa dilindungi tanpa ijin.

Acara Petualangan Panji dan Steve Ewon juga terkesan melakukan rekayasa dalam tayangannya. Rekayasa tersebut dalam bentuk bahwa satwa liar yang digunakan dalam acara tersebut bukanlah satwa liar yang benar-benar ditemukan di lokasi shooting, namun adalah satwa yang dibawa oleh crew/tim Petualangan Panji. Kemudian satwa liar tersebut dilepas di alam (di lokasi shoting) dan kemudian Panji melakukan aktivitas seakan-akan bahwa satwa liar tersebut adalah ditemukan secara alami di lokasi tersebut.

Menurut Advokat ProFauna,Irma Hermawati, acara Petualangan Panji dan Steve Ewon itu menodai nilai-nilai konservasi satwa dan animal welfare. “Ini sangat tidak mendidik kepada pemirsa. Merekayasa sebuah acara tv juga merupakan sebuah bentuk kebohongan kepada masyarakat. Untuk itu ProFauna Indonesia menyerukan agar kedua acara tersebut dihentikan,” serunya.

Stasiun TV yang lain juga diimbau tidak menampilkan program yang mengeksploitasi satwa liar. Menurut pemantuan ProFauna, beberapa program TV lainnya yang juga punya potensi besar untuk mengeksploitasi satwa antara lain Gadis Petualang (Global TV), Ekstrim Kuliner (Global TV), Berburu (Trans7), Mancing Mania (Trans7) dan Jejak Petualang Survival (Trans7).

Persoalan tersebut telah diadukan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hari ini. ProFauna juga menyerukan masyarakat untuk tidak menonton acara yang cenderung tidak mendidik dan mengabaikan kesejahteraan satwa tersebut.  [Marwan Azis – Berita Lingkungan | KJPL]

NU Keluarkan Tausiyah Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup

Jakarta | Dalam pertemuan nasional terkait Pengelolaan Hutan Lestari dan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hutan diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) PBNU pada 20-23 Juli PBNU mengeluarkan tausiyah tentang pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Tausiyah yang berisi empat butir ini dibacakan oleh Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika perserta pertemuan nasional mengadakan silaturrahmi di Istana Presiden, Minggu (22/7/2011).

Pada butir pertama, PBNU meminta Pemerintah Republik Indonesia WAJIB bersikap dan bertindak secara nyata dalam melenyapkan usaha-usaha perusakan hutan, lingkungan hidup dan kawasan pemukiman, memberangus penyakit sosial kemasyarakatan, menuntaskan problematika ekonomi serta memerangi praktek-praktek ekonomi yang merugikan masyarakat, bangsa dan negera demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam butir kedua, PBNU meminta Pemerintah Republik Indonesia WAJIB menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, mengingat bahwa mencemarkan lingkungan baik udara, air maupun tanah, akan menimbulkan dlarar (kerusakan), hukumnya HARAM dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat).

Selanjutnya dalam butir ketiga, PBNU meminta warga NU dan seluruh elemen masyarakat WAJIB menolak dan melawan para perusak hutan, perusak lingkungan hidup, perusak kawasan pmukiman, para pengembang teknologi, pengembanga bahan kimia dan uranium yang membahayakan masyarakat dan lingkungan hidup, para penyebara penyakit sosial, fihak-fihak yang melakukan monopoli ekonomi dan menyebabkan kemiskinan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negera.

Terakhir, dalam butir ke empat, PBNU meminta warga NU dan seluruh elemen masyarakat WAJIB memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup (jihad bi’iyah) dengan mengembangkan gerakan menanam dan merawat pohon, mengamankan hutan, melakukan konservasi tanah, air dan keanekaragaman hayati, membersihkan sungai, pantai, lingkungan, perumahan dan kawasan umum, membersihkan kawasan industri dari polusi dan limbah, melestarikan sumber-sumber air dan daerah resapan air, memperbaiki kawasan pertambangan dan lingkungan di sekitaranya, membantu melakukan penanggulangan bencana, melanjutkan perjuangan yang bersifat kemasyarakatan (jihad ijtimaiyah), mengembangkan ajaran moral, tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang) dan amar makruf nahi munkar, jati diri bangsa dan rasa cinta tanah air, produktif dan kreatif, hidup sederhana, anti korupsi, semangat dan gemar melakukan kerja kerasa dan kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas, melanjutkan perjuangan mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi (jihad iqtishodiyah) dengan mengembangkan lapangan kerja, memberdayakan kaum mustadh’afin, meningkatkan produktifitas dan kreatifitas masyarakat, membangun ketahanan pangan dan energi nasional, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, menetralisir penetrasi pasar global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.  [KJPL]

UU Lingkungan Hidup Berlaku Efektif

Jakarta |  Setelah disosialisasikan selama dua tahun, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hari ini, Senin (3/10/2011), berlaku efektif.

“Dan instrumen penegakan hukum lingkungan hidup, baik secara administratif, perdata, dan pidana sudah saatnya dilaksanakan,” kata Himsar Sirait, Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Senin di Jakarta, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Sebelum berlaku UU No 32/2009, penegakan hukum mengacu pada UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari tahun 2009 hingga September 2011, dari 33 kasus tindak pidana lingkungan yang telah diputus pengadilan, 21 di antaranya diputus bebas, empat penjara, dan 8 hukuman percobaan.

Untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kasus lingkungan, pada 26 Juli 2011 Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta bersama Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief menandatangani nota kesepahaman tentang penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, pada 5 September Mahkamah Agung menerbitkan Sertifikasi Hakim Lingkungan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 134/KMA/SK/IX/2011. Dalam surat keputusan itu ditegaskan bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan diangkat Ketua MA. [KJPL]