Kesepakatan Tanggung Jawab Tertunda Lagi

Jakarta | Sesudah tertunda sembilan bulan, penandatanganan nota kesepahaman kasus tumpahan minyak dari sumur minyak Montara di Laut Timor akan dirundingkan lagi. Perundingan ulang itu penundaan kesekian kalinya. Rencana penandatanganan 2 Agustus 2011 ditunda karena peralihan kekuasaan Pemerintah Thailand.

”Ini upaya pihak PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia sebagai operator sumur Montara untuk menunda lagi penandatanganan. Alasan sekarang karena pergantian menteri pertambangan mereka,” ujar Ketua Tim Advokasi Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran di Laut Timor Masnellyarti Hilman dari Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu (11/04/2012), di Jakarta.

Dua minggu sebelumnya, Presiden sekaligus Direktur Eksekutif PTTEP Australasia Anon Sirisaengtaksin menyampaikan pesan menteri baru Thailand agar rancangan nota kesepahaman (MOU) dibahas ulang. ”Mereka mau menunda lagi,” ujar Masnellyarti.

Menurut dia, yang perlu diganti sebenarnya hanya nama orang yang duduk dalam neutral committee, komite yang menjadi mediator bagi para pihak jika terjadi ketidaksepakatan. ”Sebenarnya hanya mengganti nama, lainnya tetap. Memang masih ada beberapa hal yang belum sepakat. Apalagi yang mau dibahas?” tambahnya. Nota kesepahaman dibuat dua pihak, yaitu pemerintah Indonesia dengan pihak PTTEP.

Kedua pihak ketika itu belum sepakat mengenai jumlah dana tanggung jawab sosial perusahaan. ”Mereka maunya tiga juta dollar AS, kita mau lima juta dollar AS. Ini hanya CSR, bukan ganti rugi,” kata Masnellyarti.

Menurut Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal dan Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim, Pemerintah Indonesia harus tegas menolak revisi atas nota kesepahaman yang dilakukan.

Penundaan berulang kali oleh PTTEP Australasia, lanjut Halim, akibat kelambanan, lemahnya respons, dan diplomasi Pemerintah Indonesia. ”Tumpahan minyak itu masuk perairan Indonesia Agustus 2009, tetapi respons pertama baru ada setelah tumpahan minyak sumur lepas pantai BP di Teluk Meksiko, April 2010. Akibatnya, fakta di lapangan banyak berubah. Perusahaan bersama Pemerintah Australia dan Thailand memanfaatkan kelemahan Indonesia,” katanya. [Kompas | KJPL]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.